Disinggung mengenai persoalan keterbatasan lahan, dijelaskan bahwa dari 500 Ha luas lahan kepemilikan Pemprov Sumbar, 480 Ha masih dikuasai masyarakat secara sepihak dan difungsikan menjadi areal perkebunan sawit.
Untuk itu pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada masyarakat akan terus diupayakan agar seluruh potensi lahan dapat dioptimalkan.
"Konsep penyelesaian persoalan lahan bukan dengan mengusir masyarakat, tetapi dengan menerapkan pola kerjasama yang terintegrasi, kita pagar sekeliling, masyarakat silahkan panen sawitnya, kita atur teknisnya, namun tidak ada lagi penanaman Sawit baru," harapnya.
Terakhir dia berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusinya untuk mengembalikan kejayaan UPTD Ternak Ruminansia sehingga bisa menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Barat.
"Ini mimpi kita bersama, kenapa dulu peternakan ini bisa berjaya," tutupnya optimis.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhayatul selaku pimpinan rombongan menyatakan UPTD Ruminansia merupakan salah satu potensi sumber pendapatan yang siginifikan bagi Pemprov Sumbar khususnya di sektor peternakan.
"Koordinasikan dengan seluruh pihak terkait, bentuk tim provinsi maupun tim kabupaten, kita undang semua unsur masyarakat yang menguasai lahan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, diforum ini kita sampaikan konsepnya seperti apa," ujarnya.
Rombongan DPRD Sumbar yang turut mengikuti tinjauan lapangan diantaranya anggota Komisi II Leli Arni, Yunisra Syahiran dan Nurfirmanwansyah juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan peternakan sapi UPTD Ternak Ruminansia Air Runding akan terus ditingkatkan, termasuk penambahan alokasi anggaran kedepannya. (ISC/IS/ MMC/Editor)
Sumber; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
Editor :
