Marnadus menambahkan, setiap nagari mendapat kuota yang telah ditentukan, keinginan pihaknya semua masyarakat terdampak covid-19 akan diusulkan memperoleh bansos. Tapi kontribusinya dari mana mau dia diambilkan. Inilah yang sedang dipikirkannya untuk disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Solok.
Terkait masalah pernyataan perangkat nagari yang membuat warga tersinggung, menurutnya hanya kesalahpahaman semata. Tak mungkin perangkatnya mengeluarkan pernyataan yang menyinggung dan diskriminatif. Yang dimaksud perangkatnya adalah soal data yang ada, jika warga masih belum percaya dengan data yang ada di Kantor Walinagari silahkan bertanya ke Kantor Bupati Solok atau Kantor Dinas Sosial.
Sekretaris Nagari Tanjung Bingkuang, Yeni, menambahkan, pihaknya diminta Kemensos memberikan data, kemudian diakomodir dengan menaikan nama-nama masyarakat yang patut memperoleh bantuan, diam-diam data itu dikirim ke Provinni Sumbar dan dia tidak mengetahuinya. Tiba-tiba muncul data dari Kemnsos yang tidak valid, ada warga yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, masih terdaftar sebagai peneriuma bantuan.
Hal ini telah dikonfirmasinya ke Kemensos bahwa itu sudah dari pusat. Tapi soal data yang ke Provinsi Sumbar itu valid, namun tidak keseluruhan warga yang mendapatkan bantuan, sebab bantuan yang disalurkan bukan hanya untuk Nagari Tanjung Bingkung saja, melainkan seluruh Sumbar, itu yang menyebabkan ada yang sudah dapat dan ada yang belum.
"Kami tak mengada-ada dan memilah-milah siapa yang harus dapat bantuan atau tidak. Untuk diketahui, ternyata data dari Kemensos itu adalah data lama tahun 2011, padahal untuk data terbaru, baru sekarang kami hadirkan." kata Yeni. (iyos)
Editor :
