PADANG - Banjir bandang (galodo), tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat menjadi pengingat pentingnya memperkuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Menjaga hutan dan memulihkan lahan kritis merupakan langkah penting untuk mempertahankan fungsi ekologis, meningkatkan stok karbon, serta mengurangi risiko bencana yang mengancam kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penanaman serentak 11.050 batang bibit produktif di 11 wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sumatera Barat, Rabu (14/10/2026). Kegiatan dipusatkan di Guo, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran publik (public awareness) terhadap pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan untuk memperbaiki tutupan vegetasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui tanaman produktif.
Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, mengatakan bahwa bencana yang terjadi di Sumatera Barat dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari cuaca ekstrem, kondisi topografi hulu yang curam, hingga hilangnya tutupan hutan dan degradasi lahan akibat aktivitas manusia.
“Bencana yang terjadi di Sumatera Barat menjadi pengingat bahwa keseimbangan alam harus dijaga. Kita perlu mempertahankan vegetasi hutan dan lahan, memanfaatkan ruang secara bijaksana dengan mempertimbangkan risiko bencana, serta menghindari aktivitas yang merusak lingkungan. Penanaman juga harus diikuti pemeliharaan agar pohon tumbuh dan memberikan manfaat jangka panjang,” ujar Ferdinal.
Pada 2026, program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Sumatera Barat mencapai 1.890 hektar yang tersebar di sejumlah daerah rawan bencana. Penanaman berbagai jenis tanaman produktif, seperti durian, manggis, alpukat, dan kayu manis, diharapkan dapat memperbaiki tutupan lahan sekaligus mendukung perekonomian masyarakat.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan bekerja sama dengan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI, yang berperan sebagai Lembaga Perantara (Lemtara) pada Program RBP GCF Output 2 Sumatera Barat. Pelaksanaannya didukung pendanaan RBP REDD GCF Output 2 dan FOLU NC 2&3 dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan pembagian enam wilayah melalui RBP dan lima wilayah melalui FOLU NC 2&3.
“Risiko perubahan iklim dan bencana dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, aksi iklim harus melibatkan masyarakat dan menempatkan mereka sebagai penerima manfaat. Kami berharap upaya pemulihan ini dapat mengurangi risiko bencana sekaligus meningkatkan stok karbon di Sumatera Barat,” kata Yudi.
Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan terus dikawal melalui rehabilitasi hutan dan lahan serta penguatan keterlibatan masyarakat. Pendekatan ini penting agar pemulihan ekosistem berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok yang rentan terhadap dampak bencana.
Penanaman di 11 Wilayah:
Editor : Marjeni Rokcalva
